Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak

Keberadaan Kantor Sosial Politik menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 1978 mengalami perubahan total setelah memasuki era reformasi seperti yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2000. Setelah era reformasi ini peranan Kantor Sosial Politik yang untuk Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak digabung dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) kemudian menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat tidak lagi sebagai pembina dan pengarah yang memelihara stabilitas politik sebagaimana paradigma lama. Sekarang ini hanya sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kehidupan politik secara demokratis di dalam masyarakat.
Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ( Kesbangpolinmas ).

Tugas dan Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak merupakan lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor dan dipimpin oleh Kepala Kantor adalah penunjang pemerintah daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak sebagai berikut :

Kepala Kantor,

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2008.

Tugas pokok :
Melaksanakan dan menyusun kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Hubungan Antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :
Perumusan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat;
Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan Kesatuan Bangsa, Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan Kesatuan Bangsa, Politik, Hubungan Antar Lembaga dan Perlindungan Masyarakat;
Pengelolaan Tata Usaha Kantor.
Rincian tugas :
Merumuskan program kegiatan Kantor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik untuk mendapatkan informasi, masukan serta mengevaluasi permasalahn agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Merumuskan kebijakan Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan Kantor;
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan di bidang pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan dan penanggulangan bencana;
Menyiapkan dan melaksanakan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
Membina pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kiberja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Sub Bagian Tata Usaha,

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok dan bertugas sebagai berikut :

Tugas pokok :
Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, umum, kepegawaian, dan keuangan.

Rincian tugas :
Menyusun program kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan koordinasi dengan Seksi – Seksi di lingkungan Kantor baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Kantor sesuai bidang tugas di Sub Bagian Tata Usaha;
Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan Seksi – Seksi dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor;
Melaksanakan pelayanan umum kepegawaian, keuangan, kearsipan, dan perpustakaan;
Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan laporan – laporan Kantor secara periodek, Komunitas Intelijen Daerah, Piket Posko Kantor, Narkoba dan Razia Pelajar;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik,

Dikepalai oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok dan bertugas sebagai berikut :

Tugas pokok :
Merumuskan kebijakan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Rincian tugas :
Menyusun program kegiatan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi – Seksi di lingkungan Kantor untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Merumuskan petunjuk teknis dan naskah dinas pengembangan wawasan kebangsaan, pemberdayaan kerukunan masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
Merencanakan operasional konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan, pendidikan politik, demokratisasi dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat;
Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagi cerminan penampilan kerja;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Seksi Hubungan Antar Lembaga, dikepalai oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok dan bertugas sebagai berikut :

Tugas pokok :
Merumuskan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga.

Rincian Tugas
Menyusun program kegiatan bidang hubungan antar lembaga berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi – Seksi di lingkungan Kantor baik untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Memberikan fasilitasi kegiatan lembaga pemilihan umum di Daerah;
Menyiapkan bahan koordinasi, kerja sama dan mediasi antar organisasi politik, Ormas, LSM dan Yayasan;
Melaksanakan pelayanan administrasi dan pemantauan terhadap lembaga organisasi kemasyarakatan, partai politik, yayasan dan LSM;
Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Seksi Perlindungan Masyarakat,

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok dan bertugas sebagai berikut :

Tugas pokok :
Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.

Rincian tugas :
Menyusun program dan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja;
Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi – Seksi di lingkungan Kantor untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
Merumuskan dan melaksanakan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bela negara dan perlindungan masyarakat;
Mempersiapkan dan melaksanakan pengamanan wilayah terpadu;
Memberikan penyiapan bahan fasilitasi permintaan korban bencana;
Mempersiapkan dan melaksanakan pengamanan wilayah terpadu;
Melaksanakan pembinaan bagi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra);
Merencanakan operasional pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penempilan kerja;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Link terkait