gambar perang narkoba

Opini

OPINI :

MENIMBANG PENTINGNYA PEMBENTUKAN BNNK

(BADAN NASIONAL NARKOTIKA KABUPATEN)

DI KABUPATEN DEMAK

 

 

 

Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 publik dikejutkan dengan penggerebekan yang dilakukan oleh Petugas BNN di wilayah Kabupaten Demak. Dalam penggerebekan tersebut BNN (Badan Nasional Narkotika) RI mengamankan sabu seberat  11 kg dari rumah KASMURI yang beralamat di Desa Kalisari RT 3 RW 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Selain itu ada sekitar 55 kilogram sabu lainnya yang juga diamankan saat petugas BNN melakukan beberapa rentetan penangkapan terkait.

Kita mengapresiasi kinerja BNN dalam keberhasilannya mengungkap mata rantai peredaran sabu internasional yang melibatkan warga Demak. Kasus tertangkapnya lima tersangka sabu yang juga menyeret warga Demak ini menjadi topik perbincangan hangat seluruh warga baik di itu masyarakat Demak maupun masyarakat Indonesia lainnya. Berita ini sudah menjadi ranah perbincangan skala nasional. Kabupaten Demak yang selama ini adem ayem dan dikenal masyarakat luas sebagai Demak Kota Wali kita tertandai dengan temuan BNN.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba memang sudah menjadi masalah nasional yang sangat serius serta perlu mendapatkan perhatian khusus dan sungguh-sungguh. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data dari BNNP Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sudah pada titik membahayakan, dimana angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Jawa Tengah adalah sebesar 1,96 % atau setara 500.000 jiwa dari total penduduk Jawa Tengah.

Khusus di wilayah Kabupaten Demak, perkembangan kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah ini dari waktu ke waktu cenderung menunjukkan peningkatan baik dari sisi kuantitas (jumlah kasus) maupun kualitas (barang bukti yang disita). Oleh karenanya, dengan berbagai pertimbangan dan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi maka wacana keberadaan BNNK di Kabupaten Demak adalah hal yang urgent.

Sudah jamak diketahui bersama, bahwa angka kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Demak cenderung mengalami peningkatan. Data kasus hukum penyalahgunaan Narkoba dalam kurun waktu 3 tahun terakhir bersumber dari Sat Narkoba Polres Demak menunjukkan bahwa jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba dari tahun 2014, 2015 dan 2016 (data diolah sampai dengan bulan September 2016) terus menunjukkan peningkatan. Berturut-turut sejumlah 14 kasus, 20 kasus dan 27 kasus.   Jumlah tersangka nya pun secara kuantitas terus meningkat, dimana pada tahun 2014 jumlah tersangka 15 orang, tahun 2015 sejumlah 21 orang dan sanpai bulan September 2016 sejumlah 27 orang tersangka.

Angka yang menunjukkan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Demak tersebut  setidaknya menjadi salah satu bukti bahwa Narkoba mengintai Kota Wali tercinta. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai kasus penyalahgunaan Narkoba, sesungguhnya sebagaimana fenomena HIV/AIDS, Narkoba juga terkait fenomena “gunung es” yaitu kejadian senyatanya bisa sepuluh kali lipat dari yang terungkap.

Jadi bisa saja ada banyak kasus yan sama namun tidak terungkap ke permukaan. Benar-benar hal yang mengkhawatirkan.

Selain perkembangan kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Demak yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, pada hari-hari ini kita juga dikejutkan dengan hasil temuan BNN di Desa Kalisari Kecamatan Sayung. Secara geografis, kita  tidak bisa menutup mata terhadap posisi wilayah Kabupaten Demak yang berada pada posisi strategis yaitu dilalui jalur pantura serta berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya tingkat potensi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah Kabupaten Demak cukup besar.

Saat ini di Pemkab Demak belum terbentuk BNNK yang secara khusus mengemban tupoksi terkait pencegahan dan penanganan Narkoba. Berdasarkan Instruksi Presiden  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk BNNP dan BNNK maka kegiatan terkait tetap di laksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN.

Kegiatan  P4GN di Pemkab Demak saat ini masih tersebar di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Yaitu di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Kesbangpolinmas dan Satpol PP. Dalam hal ini Kabupaten Demak termasuk satu diantara dua puluh delapan kabupaten/kota se Jawa Tengah yang belum membentuk BNNK. Saat ini di Provinsi Jawa Tengah baru 7 Kabupaten/Kota yang membentuk BNNK yaitu Kabupaten Kendal, Tegal, Temanggung, Brebes, Cilacap, Purbalingga dan Kota Semarang. Sedangkan untuk 28 (dua puluh delapan) Kabupaten / Kota lain yang belum membentuk BNNK akan terus didorong untuk segera melengkapi berkas pembentukan BNNK.

Terkait rencana pembentukan BNNK Kabupaten Demak sebenarnya bukan sekedar wacana saja. Sekretaris Daerah bersama Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Demak sudah pernah melaksanakan  rapat koordinasi bersama OPD terkait yaitu BKD, Bagian Orpeg Setda, Bagian Pemerintahan Umum Setda dan Kantor  Kesbangpolinmas. Berkas kelengkapan pembentukan BNNK Kabupaten Demak yang meliputi naskah akademik dan MoU juga sudah  pernah dibuat meskipun masih dalam tataran konsep termasuk lahan yang akan dipinjamkan sebagai tempat pembangunan gedung BNNK juga sudah disediakan. Seiring perkembangan situasi dan kondisi, tentunya seluruh berkas kelengkapan pembentukan BNNK Kabupaten Demak perlu disesuaikan kembali.

Pembentukan BNNK Kabupaten Demak secara tehnis maupun operasional akan memberikan banyak keuntungan, khususnya bagi masyarakat Demak. Dengan terbentuknya BNNK Kabupaten Demak maka upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bisa dilakukan secara lebih fokus serta dilaksanakan oleh aparat yang profesional sekaligus fungsional. Diharapkan dengan adanya BNNK maka pencegahan dan pemberantasan Narkoba mulai dari upaya pre emtif, preventif, persuasif bahkan sampai pada upaya rehabilitasi dapat ditangani secara optimal dan efektif. Sedangkan bagi Pemkab Demak, keberadaan BNNK di wilayah Kabupaten Demak di satu sisi akan meng handle tupoksi penanganan Narkoba, disisi lain akan sedikit meringankan beban keuangan daerah. Sebab dalam hal anggaran , penyediaan anggaran untuk operasional BNNK bersumber dari APBN (selama ini rata-rata sebesar + 3 Milyar / tahun / BNNK). Selain masalah anggaran, keuntungan lain dalam pembentukan BNNK adalah tidak perlunya menetapkan pembentukan BNNK melalui Perda. Namun cukup dibuat dengan MoU antara Pemerintah Kabupaten dengan BNN RI.

Meskipun demikian kita sadari bersama bahwa di satu sisi ada keuntungan bagi Demak dengan terbentuknya BNNK namun disisi lain juga ada kekurangannya. Yaitu berkaitan dengan penyediaan personil awal (pegawai) yang harus dilaksanakan oleh Pemda setempat. Apabila Pemda tidak sanggup, baru akan dilakukan dropping dari Pusat. Kita menyadari bahwa daerah termasuk Kabupaten Demak masih kekurangan ASN (Aparatur Sipil Negara)  sedangkan Pemerintah Pusat saat ini masih melakukan moratorium pegawai. Dengan ditariknya pegawai Pemkab Demak menjadi pegawai pusat maka dipastikan daerah akan mengalami kekurangan pegawai.

Yang jelas saat ini BNN RI terus mendorong terbentuknya BNNP dan BNNK. Tanggal 22 September 2016 bertempat di Ruang Rapat Gedung A Lantai II Kantor Gubernur Jawa Tengah telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembentukan Instansi Vertikal BNNK  terkait pembentukan BNNK di Jawa Tengah. Pada akhir acara yang dihadiri oleh Bupati/Walikota dari 28 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diwilayahnya belum terbentuk BNNK tersebut, disebutkan bahwa bahwa bagi 28 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang sampai saat ini belum membentuk BNNK di wilayahnya agar segera melakukan persiapan dan melengkapi berkas persyaratan pembentukan BNNK. Dalam hal ini, BNNP Provinsi Jawa Tengah akan memfasilitasi dan memberikan panduan.

Plus minus terkait pembentukan BNNK Kabupaten Demak memang menjadi sisi lain yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Meskipun demikian, bukan berarti kita diam dan tidak berproses. Kasus penggerebekan warga Desa Kalisari Kecamatan Sayung oleh BNN RI setidaknya bisa kita ambil pelajaran bersama. Bisa saja ini merupakan puncak temuan kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Demak atau bukan tidak mungkin kisah ini akan menjadi awal temuan kasus yang lebih besar lagi. Yang jelas, Demak bukan wilayah bebas dari kasus narkoba. Mumpung saat ini BNN RI terus mendorong penataan kelembagaan narkotika di daerah melalui pembentukan BNNK, maka tidak ada salahnya bila Pemerintah Kabupaten Demak ikut berkiprah lebih maksimal demi terbentuknya BNNK Kabupaten Demak.

Memperhatikan perkembangan kasus penyalahgunaan Narkoba yang sudah sedemikian memprihatinkan di seluruh lini dan level usia, Pemerintah Pusat sebaiknya menerbitkan PP ataupun Perpres yang menginstruksikan agar seluruh daerah segera membentuk kelembagaan narkotika di wilayah masing-masing.(nph)

 

Posted in berita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>